Kupang – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan Penguatan Kehumasan dan Pengelolaan Media Sosial yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik agar mampu menghadirkan informasi keimigrasian yang edukatif, profesional, dan mudah diterima masyarakat, Rabu (15/07/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rudenim Kupang tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT Saroha Manullang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Ma’mum, Plh. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Matias Horo, pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Kota Kupang, serta diikuti secara virtual oleh ASN Imigrasi dari berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menegaskan bahwa kehumasan saat ini memegang peranan strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Menurutnya, setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk turut menyebarluaskan informasi positif mengenai kinerja organisasi.
“Kunci utama adalah promosikan diri dan instansi secara positif dengan memanfaatkan algoritma media sosial. Jika tidak ada yang mempromosikan dirimu, promosikanlah melalui publikasi. Yakinlah, algoritma alam semesta akan membawa hal positif,” ujar Saroha.
Ia juga mengajak seluruh jajaran keimigrasian untuk tidak lagi memandang media sosial sekadar sebagai sarana dokumentasi kegiatan, melainkan sebagai instrumen komunikasi publik yang mampu memperkuat citra institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Materi pertama disampaikan oleh Achmad Nur Saleh, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Imigrasi, yang membahas strategi pengelolaan media sosial instansi pemerintah. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa media sosial harus dikelola secara profesional melalui perencanaan konten, pembagian tugas dalam tim kreatif, hingga evaluasi berkala terhadap performa publikasi.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan konten yang memiliki nilai informasi, edukasi, inspirasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.
Selain itu, peserta diperkenalkan dengan konsep pembentukan tim media sosial yang ideal di tingkat UPT, yang terdiri atas social media strategist, copywriter, desainer grafis, fotografer, dan videografer, sehingga setiap proses produksi konten dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Sementara itu, sesi kedua menghadirkan Yolanda Rosylvia Juniar, Pranata Humas Ahli Muda Direktorat Jenderal Imigrasi, yang membawakan materi mengenai public speaking bagi petugas imigrasi.
Ia menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik karena masyarakat tidak hanya menilai aturan yang disampaikan, tetapi juga cara petugas menyampaikannya.
“Di era digital, setiap interaksi dapat direkam dan tersebar luas melalui media sosial. Oleh karena itu, setiap petugas harus menjaga ucapan, ekspresi, bahasa tubuh, dan tetap memberikan pelayanan yang profesional serta humanis,” jelas Yolanda.
Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi yang baik mampu meredakan emosi masyarakat, mempercepat pelayanan, meminimalkan pengaduan, sekaligus menjaga citra Direktorat Jenderal Imigrasi di mata publik.
Antusiasme peserta terlihat pada sesi diskusi interaktif. Berbagai pertanyaan dan pengalaman lapangan disampaikan, mulai dari tantangan menghadapi masyarakat dengan karakter yang beragam, pengelolaan media sosial instansi, hingga strategi membangun komunikasi publik yang efektif di era digital.
