Kupang – Rapat Tim Pengawasan Orang Asing yang mengusung tema “Penguatan Tugas dan Fungsi Anggota Timpora dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone, Selasa (07/08/2023)
Rapat yang turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maliki serta Plh Kepala Divisi Keimigrasian, Christian Penna.
Perwakilan dari Rumah Detensi Imigrasi Kupang yaitu Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Heksa Asik Soepriadi didamping oleh Kepala Sub Seksi Ketertiban, Dominggus Koreh.
Rapat ini juga dihadiri oleh stakeholder terkait diantaranya Ombudsman NTT, DP3A NTT, Polda NTT, BP3MI NTT, Lantamal, Kejati NTT, Bais TNI, Lanud Eltari, BPPD NTT, KPP Kupang, Diskopnakertrans NTT, Korem 161, Binda NTT, Bea Cukai, BNNP NTT, DPMPTSP NTT, Disparekraf NTT, Kanwil Kemenag NTT, Bakamla, KKP Kelas II Kupang dan Dinsos NTT serta Dinkes Dukcapil NTT.
Dalam sambutannya kakanwil menegaskan bahwa permasalahan TPPO dimulai dari tingkat yang paling rendah, Hal ini menjadi tanggung jawab dari semua stakeholder terkait.
“Sinergitas sangat diperlukan untuk menangani TPPO yang merupakan amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia. Permasalahan terkait dengan TPPO dipengaruhi oleh hal mendasar dimana ketidakpahaman masyarakat terkait dengan prosedur keberangkatan hingga kepada persyaratan dokumen yang pengurusannya cukup rumit sehingga banyak ditemukan dilapangan dokumen palsu.” Jelas Marciana
Menurut Marciana, pihaknya kini tengah mempersiapkan pembentukan Desa Binaan Imigrasi sesuai arahan Direktur Jenderal Imigrasi. Desa yang nantinya dipilih menjadi desa binaan diutamakan desa-desa yang menjadi kantong trafficking. Seluruh anggota Tim Pora sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing, serta Perangkat Daerah/Dinas terkait diharapkan ikut berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan upaya pembinaan.
“Kami juga mendorong Pemda agar segera membentuk Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO mulai dari desa, serta membuat Perda terkait TPPO di kabupaten/kota masing-masing,” imbuhnya.
